Lima Negara Paling Domokratis di Dunia

Lima Negara Paling Domokratis di Dunia - Negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Di dunia ini ada banyak sekali negara yang menganut sistem negara paham demokrasi. Bahkan sudah banyak negara yang awalnya menganut sistem kerajaan beralih menjadi negara demokrasi. Negara kita Indonesia juga termasuk negara yang menganut sistem demokrasi, dimana disetiap keputusan kepemerintahannya selalu melibatkan rakyat didalamnya.

Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan sistem demokrasi pada suatu negara. Berkat adanya sistem demokrasi, kesetaraan dan kepentingan rakyat akan negara akan terjaga. Dengan demokrasi rakyat dan pemerintah akan saling berbaur dalam membangun negara yang lebih baik.

Sebagai gambarannya, berikut ini kami sajikan, berikut ini ada beberapa negara yang terkenal paling demokratis di dunia, karenanya sistem demokrasi di negara-negara tersebut telah membuat negara dibawah ini menjadi negara maju dan diakui banyak negara lainnya.

5 Negara Yang Terkenal Paling Demokratis di Dunia:

Negara Paling Demokratis: Negara Norwegia

Norwegia memilih legislatif pada tingkat nasional. Parlemen, Storting (atau Stortinget oleh tata bahasa Norwegia), mempunyai 169 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun (yang mungkin tidak dapat dibubarkan) oleh perwakilan proporsional di daerah pemilihan multi-kursi.

Norwegia memberlakukan sistem yang sama di kedua pemilihan lokal dan nasional. Metode ini merupakan metode Sainte-Lague yang di modifikasi dan prinsip yang mendasari adalah bahwa jumlah kursi partai di Storting harus sedekat mungkin dengan jumlah relatif suara partai yang masuk pemilu (prinsip keadilan matematika).

Norwegia terbagi menjadi 19 kabupaten, yang masing-masing kabupaten merupakan konstituen dalam pemilu. Setiap daerah memilih nomor pra-dihitung dari kursi di Parlemen, Storting, berdasarkan populasi dan wilayah geografis daerah tersebut. Setiap skor penduduk satu titik dan masing-masing skor kilometer persegi 1,8 poin.

Baca juga:
Wanita ini ditangkap oleh pemerintah Iran karena lukisan
Kasus bunuh diri di Korea rugikan negara hingga milyaran
3 Kisah pencurian yang melibatkan nenek-nenek

Perhitungan ini dilakukan setiap delapan tahun. Praktek ini telah dikritik karena di beberapa negara besar dengan penduduk yang kurang padat suara tunggal lebih penting daripada di negara lain yang lebih padat penduduknya. Ada yang mengklaim bahwa negara dengan populasi yang tersebar dan kurang padat berada jauh dari pemerintah pusat harus memiliki perwakilan yang lebih kuat di Parlemen.

Negara Paling Demokratis: Swedia

Pemilihan untuk menentukan susunan dari badan legislatif pada tiga tingkat pembagian administratif di Kerajaan Swedia diadakan setiap empat tahun sekali. Pada tingkat tertinggi, pemilu ini menentukan alokasi kursi di Riksdag, badan legislatif nasional Swedia. Pemilihan untuk dewan daerah 20 (LANDSTING) dan 290 majelis kota (kommunfullmäktige) – semua menggunakan sistem pemilihan yang sama – diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif pada hari Minggu kedua bulan September.

Pemilihan untuk dewan daerah Swedia dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum pada hari Minggu ketiga bulan September. Pemilihan untuk majelis kota juga terjadi pada hari Minggu kedua bulan September. Pemilihan untuk Parlemen Eropa terjadi setiap lima tahun pada bulan Juni seluruh seluruh Uni Eropa; hari yang tepat dari pemilihan bervariasi menurut tradisi negara setempat, sehingga di Swedia semua pemilihan parlemen Eropa terjadi pada hari Minggu.

Tidak seperti di banyak negara di mana para pemilih memilih dari daftar kandidat atau partai, masing-masing pihak di Swedia memiliki surat suara yang terpisah. Surat suara harus identik dalam ukuran dan material, dan memiliki warna yang berbeda tergantung pada jenis pemilu: kuning untuk pemilihan Riksdag, biru untuk pemilihan dewan kabupaten dan putih untuk pemilihan kota dan pemilihan untuk Parlemen Eropa.

Untuk pemilihan umum, negara membayar biaya pencetakan dan distribusi surat suara untuk setiap pihak yang telah menerima setidaknya satu persen suara secara nasional di salah satu dari dua pemilu sebelumnya. Untuk pemilihan kepala daerah, pihak yang saat ini diwakili dalam badan legislatif yang bersangkutan berhak untuk pencetakan surat suara gratis.

Dalam pemilu Riksdag, konstituen biasanya berbatasan dengan salah satu negara Swedia, meskipun Counties dari Stockholm, Skåne (termasuk Malmö), dan Västra Götaland (termasuk Gothenburg) dibagi menjadi konstituen pemilu yang lebih kecil karena populasi mereka yang lebih besar. Jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah kantor pemilih, dan setiap pihak dibagi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan suara mereka dalam konstituensi itu.

Kursi di berbagai badan legislatif dialokasikan di antara partai-partai politik Swedia secara proporsional menggunakan bentuk modifikasi dari metode Sainte-Lague. Modifikasi ini menciptakan preferensi sistematis dalam matematika di balik pembagian kursi, mendukung lebih besar dan menengah pihak partai kecil. Ini mengurangi sedikit bias terhadap pihak yang lebih besar dalam rumus d’Hondt. Pada inti dari itu, sistem tetap intens proporsional, dan dengan demikian pihak yang menang sekitar 25% suara harus menang sekitar 25% dari kursi.

Di Swedia kursi dari Riksdag dialokasikan kepada para pihak, dan calon anggotanya dipilih oleh partai mereka. Swedia menggunakan daftar terbuka dan memanfaatkan apparentement antara daftar konstituensi yang sama dan partai untuk membentuk kartel, sekelompok daftar . yang secara hukum bersekutu untuk tujuan alokasi kursi. Pada pemilihan umum nasional, setiap kandidat yang menerima jumlah suara pribadi sebesar delapan persen atau lebih besar dari total jumlah suara partai secara otomatis akan naik ke bagian atas daftar, terlepas dari peringkat mereka pada daftar dalam partai.

Para anggota parlemen yang dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Pada tahun 1970 sampai 1994, panjang jangka tiga tahun; sebelum itu, biasanya empat tahun. The Riksdag dapat dilarutkan sebelumnya dengan Keputusan Perdana Menteri, dalam hal pemilu baru diadakan; Namun, anggota baru akan memegang jabatan hanya sampai pemilihan biasa berikutnya, tanggal yang tetap sama. Dengan demikian masa jabatan anggota baru akan menjadi bagian yang tersisa dari ketentuan anggota parlemen di parlemen yang dibubarkan.

Negara Paling Demokratis: Islandia

Islandia melakukan pemilihan pada tingkat nasional kepala seremonial negara, presiden – dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh rakyat. Parlemen (Alþingi) memiliki 63 anggota, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh perwakilan proporsional, dengan menggunakan metode D’Hondt dengan daftar terbuka.

Islandia memiliki sistem multi-partai, dengan berbagai pihak di mana tidak ada satu pihak yang bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan lebih dari satu periode, sehingga setiap pihak harus bekerja dengan satu sama lain untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Negara Paling Demokratis: Denmark

Terdapat tiga jenis pemilu di Denmark: pemilihan parlemen nasional, pemilihan kepala daerah dan pemilihan untuk Parlemen Eropa. Referendum juga dapat dilakukan untuk berkonsultasi dengan warga Denmark langsung pada isu – isu yang memprihatinkan secara nasional.

Kerajaan Denmark (termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland) memilih parlemen unikameral pada tingkat nasional. Dari 179 anggota parlemen, Kepulauan Faroe dan Greenland memilih masing – masing dua anggota, 135 dipilih dari sepuluh konstituen multi-anggota pada sistem PR daftar partai dengan menggunakan metode d’Hondt dan 40 kursi yang tersisa dialokasikan untuk menjamin proporsionalitas pada tingkat nasional.

Negara Paling Demokratis: Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan pada tahun 1893. Ini berarti bahwa secara teoritis, New Zealand memiliki hak pilih universal yang berarti semua orang dewasa berusia minimal 21 tahun diizinkan untuk memilih.

Sejumlah kursi di parlemen New Zealand disediakan secara khusus untuk suku Maori suku asli di New Zealand. Pada tahun 2010 tahanan yang dijatuhi hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih.

Dalam sejarah awal New Zealand pada masa kolonial, pemilihan diadakan setiap lima tahun, sebagaimana ditetapkan oleh The New Zealand Constitution Act of 1852. Periode ini dikurangi menjadi tiga tahun pada tahun 1879 karena kekhawatiran tentang pertumbuhan kekuatan pemerintah pusat.

Fitur unik dari sistem pemilu di New Zealand adalah bahwa sejumlah kursi di parlemen disediakan khusus untuk suku Maori. Namun, ini tidak selalu terjadi. Di zaman kolonial, suku Maori tidak bisa memilih dalam pemilu kecuali mereka memiliki tanah sebagai individu.

Kolonis Eropa cukup senang dengan keadaan ini karena, menurut NZ History online, “mereka tidak berpikir suku Maori adalah ‘suku yang beradab’ untuk melaksanakan tanggung jawab yang penting”.

Khusus bangsa Eropa, pemungutan suara secara rahasia diperkenalkan pada tahun 1870. Namun, suku Maori terus menggunakan sistem lisan. Dimana pemilih harus memberitahu petugas pemungutan suara calon yang mereka ingin pilih.

Suku Maori tidak diizinkan melakukan pemungutan suara secara rahasia sampai tahun 1938. Menurut NZ History online: “Sampai 1951 suku Maori melakukan pemilihan pada hari yang berbeda dari bangsa Eropa, biasa nha beberapa minggu setelah bangsa Eropa melakukan pemilihan.” Pada tahun 1951 pemungutan suara khusus suku Maori diadakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh bangsa Eropa.

Pada awal masa kolonial, seperti di sebagian besar negara-negara Barat, perempuan benar-benar tidak diizinkan terlibat urusan politik. Dipimpin oleh Kate Sheppard, gerakan hak pilih perempuan dimulai di New Zealand pada akhir abad ke-19, dan dewan legislatif akhirnya meloloskan RUU yang memungkinkan perempuan untuk memilih pada tahun 1893.

Hal ini membuat New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perempuan hak suara dalam politik. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menjadi calon legislatif sampai 1919, dan yang menjadi wanita pertama adalah Anggota Parlemen (Elizabeth McCombs) tidak terpilih sampai tahun 1933 – 40 tahun kemudian. Meskipun telah ada dua perempuan Perdana Menteri (Jenny Shipley dan Helen Clark), wanita tetap agak kurang terwakili di parlemen. Setelah pemilu tahun 2011, 39 anggota parlemen (hampir sepertiga) adalah perempuan.

Pada peringkat global, New Zealand berada diperingkat ke-21 dalam hal perwakilan perempuan di parlemen. Pembatasan dikenakan kepada para tahanan. Pada tahun 2010, pemerintah Nasional melewati The Electoral (Disqualification of Convicted Prisoners) Amendment Bill menghapus hak semua tahanan terpidana untuk memilih.

Jaksa Agung mengatakan undang-undang baru itu tidak konsisten dengan Bill of Rights Act yang mengatakan bahwa “setiap warga negara New Zealand yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan berkala yang murni untuk menjadi anggota DPR” .

Sebelum 2010 UU, hanya tahanan dengan hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih – yang juga tidak konsisten dengan Bill of Rights Act. Pemilihan Diskualifikasi Bill juga ditentang oleh Masyarakat Hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa, selain menjadi tidak konsisten dengan Bill of Rights, undang-undang ini juga kompatibel dengan berbagai perjanjian internasional bahwa New Zealand adalah negara demokrasi.